Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyebut penegakan Environmental, Social, dan Governance (ESG) yang dijalankan oleh swasta bisa dijadikan sebagai rujukan atau referensi membuat kebijakan, dikutip dari ANTARA.
“Kami akan memfasilitasi melalui bagaimana kontribusi swasta itu kemudian direcognize sebagai bagian dari voluntary national report dari pencapaian SDGs mereka. Itu akan segera diluncurkan tahun ini,” kata Deputi Pangan, SDA, dan Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas Leonardo A.A Teguh Sambodo dalam keterangan resmi di Jakarta, Selasa (4/2).
Ia menilai ESG yang dijalankan pihak swasta tidak hanya tanggung jawab, tapi juga dapat dijadikan sebagai referensi secara global dan melihat lebih jauh melalui corporate responsibility, dimana perbaikan dari governance bisa menciptakan manfaat lingkungan, sosial dan ekonomi lebih tinggi.
Salah satu contohnya seperti yang dimiliki oleh Danone Indonesia. Dimana produsen air minum dalam kemasan (AMDK) itu melakukan perbaikan tata kelola produk yang berdampak pada manfaat sosial dan lingkungan.
Menurutnya ESG akan semakin baik bila diciptakan dari inisiatif perusahaan swasta. Apalagi jika isinya mendukung pemerintah untuk mewujudkan SDGs 2030.
VP General Secretary Danone Indonesia Vera Galuh Sugijanto menilai ESG tidak hanya bicara lingkungan, tapi juga mengenai sosial dan kesehatan secara berkelanjutan.
Vera menekankan kesehatan masyarakat dapat terbentuk apabila lingkungan di sekitarnya juga mendukung untuk sehat.
“Kita punya roadmap yang namanya Danone impact journey dan sudah dijalankan bertahun-tahun. Intinya, memusatkan bahwa kegiatan itu harus punya 3 dampak positif, yaitu terhadap kesehatan, lingkungan, dan karyawan serta masyarakat,” ujar dia.
Selain itu, ESG dinilai dapat berhubungan dengan bisnis. Sevagai contoh, Danone berkomitmen untuk menyelamatkan perubahan iklim dengan menargetkan Net Zero Emissions pada tahun 2050.
