24 Februari 2026 — Hampir 1,3 miliar orang bekerja di sektor agrifood global, menjadikan industri makanan dan minuman sebagai sektor terbesar di dunia, menurut data United Nations. Pada 2024, International Labour Organization memperkirakan keuntungan global ilegal dari tenaga kerja paksa mencapai US$236 miliar, naik US$64 miliar dibandingkan dekade sebelumnya, dengan pekerja di sektor pertanian menghasilkan sekitar US$5 miliar.
Benchmark terbaru yang diterbitkan oleh KnowTheChain menilai bagaimana perusahaan mengidentifikasi dan mengatasi risiko tenaga kerja paksa di rantai pasok global mereka. Tahun ini, Coles, Hershey, Tesco, Unilever, Woolworths, dan Smucker’s memperoleh skor tertinggi, serupa dengan peringkat mereka pada 2023. Namun, tujuh perusahaan termasuk Tesco, Smucker’s, Nestlé, dan Walmart mengalami penurunan skor lebih dari 10% dibanding tahun sebelumnya.
Rata-rata supermarket memperoleh skor 24 dari 100, lebih tinggi dibanding produk makanan olahan dan daging yang rata-rata hanya 12 dari 100. Perusahaan yang berbasis di negara dengan larangan impor dan kewajiban uji tuntas serta pelaporan tenaga kerja paksa mendapatkan skor lebih tinggi: perusahaan Australia rata-rata 56, Eropa 19, AS 15, Asia 7, dan Amerika Latin 4.
Perusahaan makanan dan minuman mencatat skor terbaik pada tema “Komitmen dan Tata Kelola,” dengan 91% memiliki kode etik pemasok yang melarang tenaga kerja paksa. Namun, hanya 40% mengungkapkan pengawasan dewan atas kebijakan ini, dan praktik di lapangan sangat rendah: skor rata-rata 3 dari 100 untuk praktik pembelian bertanggung jawab, 5 untuk akses remediasi, 6 untuk kebebasan berserikat, dan 7 untuk pemantauan kondisi pekerja. Hanya satu dari lima perusahaan berinteraksi langsung dengan pemangku hak terkait tenaga kerja paksa, dan hanya 7% melaporkan pelatihan kebijakan tenaga kerja paksa untuk pemasok tingkat bawah.
Transparansi dan penelusuran juga lemah, dengan hanya 11% perusahaan mengungkapkan daftar pemasok tingkat pertama secara parsial dan 24% mengungkapkan sumber setidaknya satu dari 18 komoditas berisiko tinggi di bawah tingkat pertama.
Isobel Archer, Senior Labor Rights Researcher di Business and Human Rights Centre, menekankan bahwa “janji tertulis untuk menangani tenaga kerja paksa kini tidak cukup.” Pemerintah mulai menerapkan regulasi yang mewajibkan perusahaan mencegah dan memperbaiki praktik tenaga kerja paksa, bukan sekadar membuat komitmen. Temuan ini menunjukkan banyak perusahaan makanan dan minuman belum siap menghadapi pengawasan tersebut.
