Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 141 Tahun 2025 menetapkan bahwa Satuan Tugas Transisi Energi dan Ekonomi Hijau (Satgas TEH) akan meningkatkan investasi dalam energi baru terbarukan (EBT).
Menurut, Institute for Essential Services Reform (IESR) Indonesia saat ini tengah mengalami kesulitan dalam pencapaian target transisi energi di dalam negeri.
Pada 2024 contohnya, investasinya hanya mencapai US$ 1,8 miliar, jauh di bawah target awal sebesar US$ 2,6 miliar. Menurut Fabby Tumiwa, Direktur Eksekutif IESR, minat investasi dalam energi terbarukan telah menurun dalam beberapa tahun terakhir, menunjukkan kondisi investasi yang tidak menguntungkan.
Selain itu, Fabby menyatakan bahwa tujuan dari inisiatif ini adalah untuk mendukung pelaksanaan Bali Energy Transitions Roadmap dan Bali Compact, yang disepakati oleh G20 di bawah kepemimpinan Indonesia, dan mempercepat transisi energi sesuai dengan tujuan Persetujuan Paris.
“Pembentukan Satgas TEH juga menjadi bentuk tanggung jawab moral Indonesia dalam melaksanakan hasil keputusan G20, termasuk sembilan prinsip Bali Compact dan tiga prioritas dalam Bali Energy Transitions Roadmap untuk transisi energi global, yaitu memastikan akses energi, meningkatkan penggunaan teknologi energi bersih dan cerdas (smart) serta mendorong pendanaan energi terbarukan,” tutur Fabby dalam keterangan tertulis yang diterima Kontan, Jumat (21/03).
Selain itu, ia menyatakan bahwa keengganan masyarakat terhadap beberapa proyek energi terbarukan, seperti pembangkit listrik tenaga bumi di Flores, pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) terapung di Sumatera Barat, dan pembangkit listrik tenaga air (PLTA), meningkatkan risiko proyek tersebut di mata investor dan lembaga pembiayaan.
IESR mendorong Satgas TEH untuk menjadi wadah koordinasi antar kementerian dan lembaga pemerintah untuk mempercepat transisi energi. Platform ini juga memungkinkan pemerintah untuk mengatasi kendala investasi energi terbarukan dan merancang reformasi kebijakan yang lebih mendukung energi bersih.
Selain itu, tujuan dari inisiatif ini adalah untuk meningkatkan peran Indonesia dalam menerapkan Just Energy Transition Partnership (JETP) dan Energy Transition Mechanism (ETM). Tujuannya adalah untuk meningkatkan kredibilitas Indonesia sebagai pengendali pembiayaan transisi energi di sektor ketenagalistrikan dan mencapai target emisi sektor listrik puncak pada tahun 2030 dan net-zero emission pada tahun 2050.
Selain itu, dia mengatakan bahwa Indonesia harus mempersiapkan diri untuk kebijakan Eropa yang akan segera mengenakan pajak karbon pada barang dan jasa yang masuk ke negaranya.
“Indonesia harus memastikan industrinya siap agar tetap berdaya saing. Satgas TEH berperan penting dalam mempercepat transformasi ekonomi hijau dengan mendorong dekarbonisasi di sektor industri. Ini adalah langkah krusial untuk memastikan pembangunan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan di masa depan,” tutup Fabby.
