TERNATE, 12 Juni 2026 – Meroketnya tren investasi hilirisasi nikel telah menjadikan Provinsi Maluku Utara sebagai episentrum pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, bayang-bayang kerusakan ekologi memaksa pemerintah daerah mengambil intervensi tegas terhadap para pelaku industri tambang.
“Kami tidak mau kemajuan ekonomi ini dibayar mahal dengan hancurnya ekosistem. Seluruh perusahaan tambang dan smelter wajib tunduk pada standar ESG dan Good Mining Practice (GMP),” tegas Gubernur Maluku Utara dalam inspeksi mendadak ke area tambang, Jumat (12/6).
Pemprov Maluku Utara kini mengetatkan pengawasan, terutama terkait manajemen pembuangan limbah tailing, pengendalian kualitas udara, serta pemberdayaan masyarakat adat sekitar area konsesi tambang agar tidak terpinggirkan.
Pengawasan ketat ini merupakan respons mutlak atas tuntutan pasar internasional. Mengingat nikel adalah material utama baterai kendaraan listrik (EV), para pembeli dari Eropa dan Amerika kini mewajibkan audit jejak karbon yang ketat sebelum menerima komoditas ekspor dari wilayah ini.
